Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Foto : Munchen/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan sejumlah catatan kritis hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Evaluasi tersebut mencerminkan banyaknya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Pengawasan haji merupakan tugas konstitusional dalam rangka memastikan hak-hak jemaah haji terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjamin pelayanan yang adil, aman, profesional, dan menjamin keselamatan,” tegas Cucun.

Dalam menjalankan tugasnya, Timwas Haji DPR RI terbagi menjadi dua tim: tim pertama melakukan pengawasan pada tahap persiapan penyelenggaraan ibadah haji, sementara tim kedua melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah di Madinah dan Makkah.

Dari hasil pengawasan, Timwas mencatat tujuh permasalahan utama, yakni:

Pertama, dalam aspek kebijakan, ditemukan ketidakcocokan data pengelompokan jemaah antara sistem di Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, pendistribusian kartu Nusuk mengalami keterlambatan, dan skema Murur serta Tanazul yang ditujukan untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina tidak dijalankan.

Kedua, dari sisi akomodasi, masih banyak jemaah yang tidak memperoleh layanan pemondokan yang layak. “Ada jemaah yang terpaksa bermalam di musala atau menumpang di hotel lain karena kamar tidak tersedia,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Ketiga, dalam layanan konsumsi, sebagian besar makanan yang disediakan tidak sesuai dengan kontrak dan melanggar keputusan Panja Haji Komisi VIII DPR RI. Bahkan, sejumlah jemaah tidak mendapatkan konsumsi yang semestinya saat puncak haji di Arafah dan Mina.

Keempat, layanan transportasi juga bermasalah. Terjadi keterlambatan signifikan dalam pengangkutan jemaah dari dan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Trip pertama yang dijadwalkan pukul 07.00–11.00 WAS, justru baru diberangkatkan pada pukul 15.00 WAS, berdampak pada keterlambatan seluruh gelombang berikutnya.

Kelima, di bidang kesehatan, ditemukan jemaah yang diberangkatkan meskipun tidak memenuhi syarat istitha’ahkesehatan. Selain itu, terdapat larangan layanan kesehatan di hotel yang menyulitkan akses jemaah terhadap layanan medis.

Keenam, kualitas SDM petugas haji juga menjadi sorotan. Masih ditemukan petugas yang tidak kompeten dan tidak mampu memberikan layanan secara optimal di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan.

Ketujuh, dalam aspek keimigrasian, Timwas mencatat adanya sejumlah warga negara Indonesia yang berangkat menggunakan visa non-haji dan lolos masuk ke Arab Saudi. “Kejadian ini sangat memprihatinkan karena turut menimbulkan korban jiwa,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Temuan-temuan tersebut, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi strategis bagi DPR RI untuk mendorong perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan haji ke depan. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar pengambilan sikap politik DPR RI, termasuk usulan pembentukan Pansus dan penggunaan Hak Angket dalam penanganan persoalan haji tahun 2025. (tn/rdn)